IJN-Bireuen | Kunjungan reses untuk menampung aspirasi masyarakat yang dirangkai dengan buka puasa bersama di Gampong Pante Lhong Kec. Peusangan Kab. Bireuen kembali menjadi ruang bagi warga terdampak banjir menyampaikan aspirasi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) didampingi aparatur gampong setempat.
Keuchik Pante Lhong, Murizal Haryanto, antara lain mengatakan, kunjungan HRD ke Desa Pante Lhong bukanlah yang pertama kali paska bencana.
Ini kunjungan yang kesekian kalinya. Banyak perhatian diberikan kepada kita pascabencana, dan hari ini Pak HRD membawa 100 kursi untuk perlengkapan desa,” ujar Murizal. Minggu 28 Februari 2026.
Sebelumnya, kepada IndoJayaNews, Murizal mengatakan, saat ini terdapat 48 unit rumah darurat yang kini ditempati 20 KK.
Sementara sebagian warga penyintas lainnya telah kembali ke rumah masing-masing, namun ada yang masih tinggal di gubuk, menumpang pada keluarga, atau menyewa rumah.
Amatan media, rumah darurat yang dibangun lembaga non pemerintah tersebut berdinding dan atap dari terpal plastik.
Dalam kesempatan itu, HRD menegaskan kunjungannya untuk menyerap langsung aspirasi warga sebelum disampaikan ke pemerintah pusat. Ia juga mengapresiasi waktu yang disediakan pemerintah gampong dalam agenda reses tahun 2026.
HRD mengungkapkan, dirinya menerima informasi adanya korban meninggal dunia akibat bencana tersebut. Korban meninggal dunia pemerintah memberikan santunan Rp 15 juta.
Ia menegaskan, penanganan bencana diperlakukan sama dan adil di seluruh Aceh yang bagi penyintas banjir dan tanah longsor termasuk Kabupaten Bireuen.
“Ada 18 kabupaten/kota, termasuk Bireuen,” tegas HRD.
Bahkan, kata HRD, Pemerintah Pusat menginginkan agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal tidak boleh lagi menghuni tenda pada saat lebaran nanti.
Karenanya, kata HRD pemerintah menyiapkan bantuan Rp30 juta bagi warga yang memiliki lahan untuk dibangun Huntara secara personal.
Sedangkan bagi penyintas yang kehilangan rumah sekaligus lahannya , itu dapat dibangun Huntara komunal di desa setempat diatas lahan milik pemerintah Gampong.
Pembangunan Huntara personal ini nantinya dapat difungsikan sebagai dapur saat pembangunan hunian tetap (huntap) senilai Rp60 juta direalisasikan.
Namun, untuk mengwujudkan pembangunan Huntara ini perlu usulan dari Pemkab Bireuen.
Begitupin upaya lainnya, melalui APBN tahun ini dalam waktu dekat akan dipasang batu gajah ditebing sungai untuk mencegah abrasi.
Pada sesi tanya jawab, warga setempat, Nurbaiti menyebutkan, rumah darurat yang ditempati merupakan bantuan dari Muhammadiyah.
“Cukup panas didalamnya saat siang hari,” ucapnya.
Sementara warga lainnya berharap ada bantuan modal usaha agar warga dapat melanjutkan usahanya pascabencana.
Sementara Rahmawati menyampaikan, rumah dan tanahnya telah hilang tergerus banjirndan kini menjadi area sungai. Ia bersama warga lain meminta pembangunan hunian sementara (huntara) yang layak, bukan lagi tenda darurat.
Dirinya memohon melalui HRD agar huntara wajib ada di Pante Lhong, ujarnya.
Menanggapi permintaan modal usaha, kata Ruslan, Pemerintah Pusat telah mengalokasi Rp 5 juta rupiah per KK penyintas banjir.
Penulis: Amiruddin
Editor: Muhammad Zairin
